SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengoperasian BRT Trans Semarang, menyusul insiden kecelakaan yang menjadi perhatian publik. Evaluasi dilakukan tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi pembiayaan layanan transportasi.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan Pemkot telah memanggil operator pengelola BRT untuk memberikan klarifikasi. Pihak operator juga diwajibkan segera melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seluruh armada.
Dalam pemeriksaan awal ditemukan beberapa indikasi penyebab insiden, seperti kelebihan muatan, kondisi mesin bus yang menurun, serta faktor sumber daya manusia. Ketiga aspek ini kini menjadi fokus kajian ulang.
Menurut Agustina, kelebihan muatan merupakan masalah klasik yang terjadi di berbagai koridor BRT. Jumlah penumpang yang meningkat tidak diiringi dengan jumlah armada yang memadai.
Namun menambah armada bukanlah solusi mudah. Ia menjelaskan bahwa setiap unit tambahan memerlukan biaya operasional yang tinggi dan berdampak langsung pada besaran subsidi transportasi yang harus ditanggung pemerintah kota.
Agustina mengatakan subsidi Trans Semarang saat ini sudah cukup besar sehingga penambahan armada harus melalui kajian matang. Pemerintah kota tidak ingin keberlanjutan fiskal terganggu hanya karena keputusan yang terburu-buru.
Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa keselamatan penumpang tidak dapat dinegosiasikan. Pengemudi dilarang memaksakan mengangkut penumpang jika kapasitas bus telah penuh.
Kondisi armada pun mendapat perhatian khusus. Beberapa bus dinilai tidak melalui proses uji kelayakan yang ketat pada tahun sebelumnya. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya armada yang beroperasi tanpa standar keamanan optimal.
Wali kota meminta seluruh armada yang akan dikontrak pada Januari mendatang untuk menjalani uji kelayakan ulang. Ia bahkan meminta laporan detail mengenai kondisi teknis setiap bus.
Selain itu, Agustina menyatakan dirinya ingin memastikan proses pengujian benar dilakukan secara fisik, bukan hanya berdasarkan dokumen yang diterbitkan tanpa pemeriksaan.
Pemkot memberikan waktu kepada operator untuk melakukan perbaikan. Namun batas waktu tegas ditetapkan hingga sebelum 1 Januari agar seluruh armada terjamin kelayakannya.
Jika ada armada yang tidak lolos uji meski telah diperbaiki, operator wajib menggantinya. Pemkot hanya mengizinkan bus yang benar-benar siap beroperasi untuk melayani masyarakat.
