SEMARANG – Komitmen Pemkot Semarang dalam membangun sistem pengadaan barang/jasa yang modern akhirnya membuahkan hasil. UKPBJ Kota Semarang secara resmi meraih Kematangan Level 3 atau Proaktif dalam asesmen nasional UKPBJ Maturity Level Assessment oleh LKPP RI. Penghargaan ini diserahkan pada acara nasional yang digelar di Hotel Patra Semarang, Rabu (3/12).
Penghargaan diterima Pj. Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, sebagai representasi Wali Kota Agustina Wilujeng. Capaian ini menegaskan bahwa Semarang sukses melakukan transformasi digital dan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa.
Wali Kota Agustina menyebut keberhasilan ini sebagai bukti keseriusan Pemkot dalam memastikan setiap belanja publik dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip good governance. “Ini hasil kerja keras bersama untuk memastikan pengelolaan pengadaan kita semakin akuntabel dan efisien,” katanya.
Penilaian tingkat proaktif merupakan salah satu tahapan penting dalam maturity model UKPBJ. Di level ini, UKPBJ dinilai telah memiliki sistem manajemen yang mapan, serta mampu menjalankan inovasi berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
UKPBJ Kota Semarang dinilai berhasil memenuhi sembilan variabel penilaian, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM PBJ, efektivitas proses, hingga pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Menurut LKPP, UKPBJ yang mencapai level proaktif dianggap mampu membangun sistem pengadaan yang responsif terhadap perubahan, termasuk dinamika fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran.
Agustina menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi langkah awal menuju level yang lebih tinggi, yakni Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ). Untuk itu, pengembangan SDM dan penguatan proses akan menjadi prioritas.
Dengan capaian level ini, UKPBJ Kota Semarang berpeluang masuk daftar UKPBJ Berprestasi, serta berhak mengikuti kompetisi inovasi PBJ tingkat nasional. Hal itu tentu membuka peluang baru bagi Semarang untuk memperkenalkan model pengadaan yang lebih adaptif dan berbasis digital.
Secara internal, keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP). ITKP merupakan indikator penting dalam menilai profesionalisme, efektivitas, serta akuntabilitas pengadaan pada instansi pemerintah.
Peningkatan ITKP akan memperkuat capaian reformasi birokrasi, yang menjadi bagian penting dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi Pemkot, indikator ini menunjukkan bahwa proses belanja pemerintah semakin efisien.
UKPBJ Kota Semarang juga terus memperkuat implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai bagian dari konsistensi menuju pengadaan yang minim risiko dan berbasis transparansi.
Agustina menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran UKPBJ atas kinerjanya yang terus meningkat. Ia menilai penguatan pengadaan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan fisik maupun layanan publik.
Pemkot menargetkan penguatan lebih jauh melalui pengelolaan aset dan integrasi data pengadaan lintas sektor, sehingga pengawasan dan evaluasi belanja daerah semakin akurat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran,” kata Agustina.
Prestasi ini diharapkan menjadi pijakan Kota Semarang menuju tata kelola pengadaan yang semakin modern dan terpercaya.
