SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya pada keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui program Lapor Semarang Goes to School Volume II. Kegiatan yang digelar di SMP IT PAPB Semarang pada Rabu (24/9) itu melibatkan ratusan pelajar dari 61 SMP.
Data Command Center 112 mencatat, dari 22.021 panggilan masuk selama 2025, hampir 40 persen merupakan prank call. Kondisi ini menjadi alarm bagi Pemkot untuk segera melakukan langkah edukasi masif.
“Anak muda sering kali tidak memahami konsekuensi. Mereka menelpon hanya untuk bercanda. Padahal layanan ini untuk menyelamatkan nyawa,” tegas Sub Koordinator Diskominfo, Wulan Asih Setyarini.
Ia menambahkan, edukasi tidak cukup hanya lewat media sosial, melainkan harus menyentuh langsung sekolah-sekolah agar para pelajar bisa menjadi duta informasi.
Dalam kegiatan itu, siswa juga diperkenalkan dengan kanal Lapor Semar Solusi AWP dan SAVIRA. Program ini selaras dengan target Open Government Partnership yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Kepala sekolah SMP IT PAPB, Ramelan, menilai program ini mendidik siswa menjadi warga digital yang bijak. “Kalau ingin menyampaikan keluhan, gunakan kanal resmi, bukan asal komentar atau prank call,” ujarnya.
Para pelajar mengikuti simulasi panggilan darurat dan uji coba aplikasi pelaporan. Banyak siswa yang aktif berdiskusi mengenai masalah lingkungan, pelayanan publik, hingga kasus darurat di sekitar mereka.
Salah satu peserta, Fero, mengaku mendapat pemahaman baru. “Saya baru tahu fungsi PPID dan kanal pengaduan. Sekarang saya tahu harus kemana melapor,” katanya.
Program ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk guru dan orang tua, yang menilai pentingnya literasi digital bagi generasi muda.
Diskominfo berkomitmen memperluas kegiatan serupa hingga tingkat SMA, komunitas, bahkan kelompok masyarakat umum.
“Pemerintahan terbuka harus dimulai dari edukasi sejak dini. Generasi muda adalah motor perubahan,” pungkas Wulan.
Reporter: Ismu Puruhito
