SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 2,9 persen pada tahun 2030 melalui penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 3,3 persen.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan bahwa kunci utama pengentasan kemiskinan terletak pada kemandirian ekonomi masyarakat. “Pelaku UMKM harus diperkuat. Mereka bukan sekadar pedagang kecil, tapi motor penggerak ekonomi kota,” ujarnya.
Dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10), Agustina menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi inklusif. Ia mendorong agar pemerintah, sektor swasta, dan akademisi bersinergi menciptakan pasar yang berpihak pada pelaku usaha mikro.
Menurutnya, pola intervensi terhadap UMKM perlu difokuskan pada keberlanjutan. Tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga memperluas akses terhadap permodalan, pelatihan, dan teknologi digital. “Harus ada kebiasaan membeli produk lokal agar ekonomi warga berputar,” kata Agustina.
Di sisi lain, Pemkot Semarang menyiapkan kajian akademis untuk mendukung kebijakan berbasis data. Langkah ini akan memperkuat strategi intervensi di kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Semarang Utara dan Gayamsari.
Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, menjelaskan bahwa pengembangan potensi lokal menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. “Kami punya sentra pengasapan ikan di Semarang Utara dan usaha jajanan pasar di Bangetayu. Semua ini perlu sinergi agar menjadi sumber ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan perbaikan sanitasi, infrastruktur, dan perumahan agar daya dukung wilayah meningkat. “Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan uang. Butuh intervensi lingkungan dan sosial,” tegasnya.
Langkah kolaboratif ini juga sejalan dengan semangat SDGs 2030 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem. Agustina menilai Semarang harus menjadi kota yang adaptif dan tangguh secara ekonomi.
“Yang penting bukan hanya menurunkan angka, tapi memastikan masyarakat bisa bangkit dan mandiri,” pungkasnya.
Reporter: Ismu Puruhito
