SEMARANG — Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp442 miliar tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Semarang dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dan pro-rakyat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut bahwa penyesuaian fiskal merupakan tantangan yang akan dijawab dengan inovasi dan ketahanan keuangan daerah.
“Kami tetap fokus menjaga keberlanjutan pembangunan. Tidak ada program prioritas yang kami hentikan,” ujarnya, Jumat (17/10).
Menurut Agustina, adaptasi kebijakan fiskal dilakukan agar arah pembangunan tetap konsisten dengan visi RPJMD 2025–2030.
“Meski ruang fiskal menyempit, arah pembangunan tidak berubah. Kami tetap melangkah sesuai prioritas lima tahun,” katanya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 difokuskan pada peningkatan SDM dan kesejahteraan sosial, tahun 2026 pada ketahanan pangan dan lingkungan, tahun 2027 pada ekonomi kerakyatan, tahun 2028 pada infrastruktur, dan tahun 2029 pada penguatan daya saing daerah.
Pemkot Semarang, lanjut Agustina, juga mulai mengalihkan strategi pembangunan dari spending-oriented menjadi impact-oriented.
“Kita tidak lagi sekadar belanja proyek, tetapi memastikan setiap rupiah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola keuangan.
Agustina mengungkapkan, optimalisasi PAD akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. “Potensi pajak daerah, retribusi, dan aset kota akan kita optimalkan dengan sistem yang lebih transparan,” tambahnya.
Penurunan TKD merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional, di mana total TKD nasional turun menjadi Rp693 triliun.
“Ini ujian bagi semua daerah untuk mandiri secara fiskal. Dan Semarang siap,” ujar Agustina.
Ia juga memastikan Pemkot tetap berkoordinasi dengan DPRD untuk menjaga keseimbangan anggaran dan prioritas publik.
“Pembangunan harus tetap berpihak pada rakyat. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
Reporter: Ismu Puruhito
