SEMARANG – Ancaman mikroplastik yang meningkat di kawasan perkotaan mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai inovasi kebijakan lingkungan hidup. Langkah ini diambil setelah riset ECOTON-SIEJ memaparkan temuan tentang kontaminasi mikroplastik di sejumlah media lingkungan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan bahwa temuan tersebut menjadi alarm bagi kota-kota besar untuk segera memperkuat sistem pengendalian pencemaran.
Menurutnya, mikroplastik telah menyentuh berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari air minum, udara, hingga limbah domestik.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Harus ada integrasi lintas program dan penguatan dari sisi data,” ujar Agustina.
Untuk itu, Pemkot Semarang terus memperluas kebijakan pengurangan plastik sekali pakai yang telah berjalan sejak diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019.
Upaya pengurangan tersebut diperkuat dengan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sumber melalui beberapa surat edaran wali kota.
Gerakan pilah sampah dari rumah menjadi salah satu strategi utama untuk menekan potensi terbentuknya mikroplastik di lingkungan.
Selain kebijakan regulatif, Pemkot juga mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan sampah plastik menjadi petasol.
Teknologi pirolisis ini dinilai mampu mengurangi residu plastik yang berisiko terpecah menjadi mikroplastik di tanah dan perairan.
Instruksi kepada OPD pun diperketat agar setiap unit kerja berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan.
Program bank sampah, ProKlim, dan sekolah Adiwiyata menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran ekologis warga.
Agustina mengungkapkan bahwa kualitas lingkungan Kota Semarang saat ini masih membutuhkan penguatan signifikan, tercermin dari IKLH 2024 yang berada di angka 59,41 persen.
Pemkot menargetkan peningkatan kualitas tersebut melalui tema pembangunan 2026 yang menitikberatkan pada lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah program filtrasi mikroplastik di kawasan padat penduduk yang bergantung pada PDAM dan sumur gali.
Selain itu, Pemkot akan memasang sensor partikulat mikroplastik di area lalu lintas padat untuk memantau kualitas udara secara real-time.
Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar kebijakan mitigasi yang lebih presisi dan berbasis bukti.
“Kami ingin kebijakan lingkungan berbicara lewat data yang terukur,” kata Agustina.
Langkah ini menegaskan komitmen Kota Semarang untuk beradaptasi dengan tantangan lingkungan modern secara berkelanjutan.
