JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi desakan masyarakat agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik. Dasco menyebut informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota dewan sebenarnya telah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak proses pencalonan legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dasco, setiap calon anggota legislatif diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi ketika mengikuti pemilihan umum, termasuk menyerahkan dokumen pendidikan. Karena itu, data mengenai latar belakang pendidikan para anggota DPR dapat ditelusuri melalui dokumen pencalonan yang tersimpan di KPU.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat melihat informasi para calon legislatif sejak sebelum mereka terpilih menjadi anggota DPR. Dengan demikian, data tersebut bukan sepenuhnya informasi baru karena telah menjadi bagian dari persyaratan administrasi dalam tahapan pemilu.
Dasco pun mengarahkan masyarakat yang ingin mengetahui rekam jejak pendidikan anggota dewan untuk menelusuri informasi melalui KPU.
Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Ramai Disorot
Respons Dasco muncul setelah beredar petisi daring yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah mereka kepada publik. Petisi tersebut mengangkat tuntutan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.
Petisi yang diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org itu memuat sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta pimpinan DPR mendorong keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota dewan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Selain itu, petisi tersebut juga mendesak KPU RI bersama kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah anggota legislatif yang masih aktif. Proses pemeriksaan diharapkan berjalan secara transparan dan independen, dengan hasil yang dapat diketahui masyarakat.
Desakan berikutnya ditujukan langsung kepada para anggota DPR agar bersedia membuka dokumen pendidikan secara sukarela. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi upaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas wakil rakyat.
Munculnya petisi ini menunjukkan bahwa persoalan transparansi rekam jejak pejabat publik masih menjadi perhatian masyarakat. Terlebih, anggota DPR memiliki tanggung jawab dalam menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta membahas anggaran negara.
Keterbukaan Informasi dan Kewenangan Verifikasi
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan dapat ditelusuri melalui informasi yang tersedia di DPR maupun KPU. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru membentuk opini bahwa riwayat pendidikan anggota DPR bermasalah tanpa terlebih dahulu memperoleh informasi yang lengkap.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai aspirasi masyarakat mengenai transparansi pendidikan pejabat publik merupakan hal yang wajar dan patut dihormati.
Namun, ia menegaskan bahwa pemeriksaan dan verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota legislatif merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembedaan antara keterbukaan informasi pendidikan dan keabsahan dokumen menjadi hal penting dalam merespons tuntutan tersebut. Informasi mengenai riwayat pendidikan yang dapat ditelusuri publik tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh dokumen telah diperiksa ulang melalui audit khusus.
Karena itu, tindak lanjut atas petisi tersebut membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme akses informasi, prosedur verifikasi, serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
Desakan publik agar ijazah anggota DPR dibuka pada akhirnya menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai akuntabilitas pejabat negara. Keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap polemik yang sedang berkembang, tetapi juga menjadi praktik yang konsisten dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

