SEMARANG – Kota Semarang berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian tata kelola transformasi digital pemerintahan daerah, sekaligus menempatkan Semarang sebagai kota dengan peringkat terbaik di tingkat nasional.
Dua predikat yang diraih yakni Pemerintah Daerah Terbaik Pertama pada kategori kota se-Indonesia dan Pemerintah Daerah Terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pemeringkatan kategori kota, Semarang menempati posisi pertama, disusul Kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Depok. Sementara pada kategori tingkat provinsi, Semarang menjadi daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik di Jawa Tengah.
Agustina menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah berkontribusi dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan konsistensi berbagai perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari banyaknya aplikasi atau teknologi yang digunakan pemerintah. Hal terpenting adalah sejauh mana pemanfaatan teknologi mampu memberikan kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Layanan menjadi lebih mudah, proses semakin efisien, dan kebutuhan warga dapat direspons dengan lebih baik,” ujar Agustina.
Ke depan, Pemkot Semarang akan memprioritaskan integrasi data lintas sektor agar sistem pemerintahan dapat saling terhubung. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperlancar koordinasi antarperangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas proses pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi digital sesuai kebutuhan pelayanan.
Aspek keamanan data publik turut menjadi prioritas pengembangan. Seiring meningkatnya pemanfaatan layanan digital, perlindungan informasi masyarakat menjadi hal penting untuk menjaga keamanan sistem sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Penghargaan GM-DTGI 2026 diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM melalui Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT). Kegiatan tersebut dirangkai dengan seminar nasional bertema “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” yang turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria.
GM-DTGI merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital pemerintah daerah. Pada 2026, pengukuran dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan menggunakan tujuh pilar dan 50 indikator penilaian.
Ketujuh pilar tersebut meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Melalui penilaian tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan transformasi digital sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Hasil pengukuran juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital.
Agustina berharap penghargaan yang diraih Kota Semarang tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dan memastikan digitalisasi pemerintahan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
