Lainya

    Naskah RUU Perampasan Aset Dipersoalkan, ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD

    JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya mengenai tidak disebarluaskannya naskah rancangan kepada masyarakat.

    Pengaduan itu disampaikan oleh perwakilan ICW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR. ICW menilai keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dari proses pembentukan undang-undang agar masyarakat dapat mengetahui, mempelajari, sekaligus memberikan masukan terhadap aturan yang sedang dibahas.

    Kepala Divisi Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa pihaknya hingga undang-undang tersebut disahkan belum memperoleh akses terhadap draf naskah RUU Perampasan Aset. Menurut dia, penyebarluasan dokumen rancangan seharusnya dilakukan selama proses pembahasan legislasi berlangsung.

    ICW juga menyebut belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan regulasi tersebut. Ibrahim mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melayangkan somasi kepada DPR terkait persoalan keterbukaan naskah. Namun, hingga pengaduan disampaikan kepada MKD, ICW mengaku belum menerima tanggapan atas somasi yang batas waktunya jatuh pada 16 November 2026.

    Melalui laporan tersebut, ICW meminta MKD menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III. Meski demikian, aduan tersebut masih berupa laporan dugaan pelanggaran dan belum menjadi keputusan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik.

    Hingga laporan disampaikan, MKD DPR belum memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut. Pihak media juga telah berupaya meminta keterangan dari Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin, tetapi belum memperoleh respons.

    Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Ia menyebut Komisi III telah menggelar sekitar 87 kali rapat audiensi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai pihak.

    Habiburokhman menilai rangkaian audiensi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyerap pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan selama proses penyusunan regulasi. DPR juga menyatakan pembahasan dilakukan melalui berbagai forum yang dapat diikuti masyarakat, termasuk siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR, serta laman resmi lembaga tersebut.

    Sementara itu, Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa proses pembahasan telah melibatkan partisipasi publik. Ia juga menegaskan bahwa tahapan pembahasan dapat diakses masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses legislasi.

    Perbedaan pandangan antara ICW dan DPR tersebut kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pembentukan undang-undang. Keterbukaan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan rapat atau penyampaian informasi mengenai tahapan pembahasan, tetapi juga akses masyarakat terhadap dokumen yang menjadi dasar penyusunan aturan.

    Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, proses pembentukannya tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait jaminan partisipasi masyarakat, akuntabilitas lembaga legislatif, dan keterbukaan informasi.

    Kini, tindak lanjut pengaduan ICW berada di tangan MKD DPR. Penanganan laporan tersebut akan menjadi perhatian untuk melihat bagaimana mekanisme etik di parlemen merespons dugaan persoalan dalam proses pembentukan undang-undang.

    Artikel Terbaru

    Artikel Terkait

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here